Pemerintah Indonesia semakin gencar mendorong digitalisasi sistem peradilan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum. Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pengadilan, tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa modernisasi sistem peradilan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman. “Digitalisasi peradilan bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Transformasi ini mencakup integrasi sistem administrasi pengadilan, penyimpanan dokumen elektronik, hingga layanan persidangan daring.
Salah satu inovasi utama adalah penerapan e-court, yang memungkinkan pengajuan perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan sidang dilakukan secara online. Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, e-court juga mempermudah hakim dan aparatur pengadilan dalam memantau jalannya perkara secara real-time.
Selain e-court, pemerintah juga mendorong digitalisasi dokumen hukum, termasuk putusan, permohonan banding, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan penyimpanan digital, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen dapat diminimalkan. Akademisi hukum menilai langkah ini sangat strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja lembaga peradilan. “Digitalisasi dokumen dan proses peradilan memungkinkan pengadilan bekerja lebih cepat dan mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi kendala,” kata Prof. Siti Aisyah, pakar hukum dari Universitas Indonesia.
Meski demikian, digitalisasi peradilan tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia, baik hakim, panitera, maupun petugas administrasi pengadilan, untuk beradaptasi dengan sistem baru. Pemerintah menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan agar implementasi digitalisasi berjalan lancar. Selain itu, keamanan data menjadi perhatian utama. Sistem digital harus memiliki proteksi terhadap kebocoran informasi dan serangan siber, sehingga integritas proses hukum tetap terjaga.
Transformasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat lebih mudah memantau jalannya perkara dan mengakses informasi hukum tanpa hambatan geografis. Hal ini diyakini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Pemerintah menargetkan implementasi digitalisasi peradilan secara menyeluruh dalam beberapa tahun ke depan, dengan pilot project yang telah dijalankan di beberapa pengadilan tingkat provinsi. Hasil awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi proses administrasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.
Digitalisasi sistem peradilan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal transformasi budaya kerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan akademisi, serta kesiapan masyarakat, sistem peradilan di Indonesia diharapkan dapat bergerak lebih cepat, transparan, dan akuntabel, seiring perkembangan teknologi yang terus maju.
