Membangun Jiwa Bangsa: Strategi Komprehensif Pemerintah dalam Membumikan Pancasila
Pancasila bukan sekadar deretan lima sila; ia adalah fondasi filosofis, ideologi negara, dan jiwa dari Republik Indonesia. Di tengah arus globalisasi yang deras, kemajuan teknologi informasi yang tak terbendung, serta tantangan internal seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi sosial, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial. Pemerintah Indonesia, dengan kesadaran penuh akan pentingnya menjaga dan mengembangkan identitas bangsa, telah merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan komprehensif untuk membumikan Pancasila di setiap sendi kehidupan masyarakat.
Urgensi Penguatan Pancasila di Era Modern
Dunia bergerak cepat, membawa serta berbagai ideologi dan gaya hidup yang terkadang kontradiktif dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Individualisme, hedonisme, konsumerisme, bahkan ideologi ekstremisme yang mengancam persatuan, menjadi ancaman nyata yang dapat mengikis semangat gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah melihat penguatan Pancasila bukan hanya sebagai tugas normatif, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keutuhan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan arah pembangunan yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.
Pilar-Pilar Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Pancasila:
Kebijakan pemerintah dalam penguatan Pancasila bersifat multisektoral dan holistik, mencakup berbagai bidang yang saling terkait:
1. Revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn):
Pendidikan adalah garda terdepan dalam membentuk karakter bangsa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus merevitalisasi materi dan metode pembelajaran PPKn dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
- Kurikulum Merdeka: Integrasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada mata pelajaran PPKn, tetapi juga disisipkan secara tematik dan kontekstual ke dalam mata pelajaran lain, bahkan dalam proyek-proyek profil pelajar Pancasila.
- Penguatan Guru: Pelatihan dan peningkatan kapasitas guru PPKn menjadi prioritas agar mereka mampu mengajarkan Pancasila tidak hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pemahaman mendalam dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
- Ekstrakurikuler dan Lingkungan Sekolah: Mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti Paskibraka, Pramuka, dan kegiatan sosial. Lingkungan sekolah juga didorong untuk menjadi cerminan nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan.
2. Penguatan Lembaga dan Regulasi:
Keberadaan lembaga yang berwenang dan regulasi yang jelas sangat penting untuk mengawal implementasi Pancasila.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): BPIP menjadi ujung tombak pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan, melaksanakan sosialisasi, kajian, dan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP berperan aktif dalam menyusun materi ajar, pelatihan, dan program-program pembumian Pancasila bagi ASN, TNI/Polri, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
- Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah memastikan bahwa setiap produk hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan justru menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
- Penegakan Hukum: Tindakan tegas terhadap ujaran kebencian (hate speech), intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang mengancam Pancasila dan keutuhan NKRI, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ideologi negara.
3. Digitalisasi dan Literasi Pancasila:
Di era digital, penyebaran informasi dan ideologi terjadi secara masif. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila.
- Konten Positif: Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta BPIP, pemerintah mendorong produksi dan penyebaran konten-konten digital yang inspiratif, edukatif, dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Literasi Digital: Mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda ekstremisme yang beredar di media sosial, serta pentingnya etika bermedia sosial yang selaras dengan Pancasila.
- Platform Kolaborasi: Mengembangkan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berpartisipasi dalam program-program penguatan Pancasila.
4. Penguatan Pelayanan Publik dan Birokrasi Berbasis Pancasila:
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat harus menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
- Reformasi Birokrasi: Mendorong birokrasi yang bersih, melayani, akuntabel, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip kerakyatan dan keadilan sosial.
- Pelatihan dan Pembinaan ASN: Melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPIP, ASN mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan untuk memastikan nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam setiap kebijakan dan tindakan pelayanan publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan:
Pancasila hidup dalam kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat.
- Revitalisasi Gotong Royong: Pemerintah mendorong kembali semangat gotong royong dan kesukarelawanan dalam berbagai program pembangunan dan penanganan masalah sosial.
- Dialog Antarumat Beragama: Melalui Kementerian Agama, pemerintah memfasilitasi dialog dan kerjasama antarumat beragama untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan persatuan sesuai sila pertama dan ketiga Pancasila.
- Pemanfaatan Seni dan Budaya: Menggunakan medium seni dan budaya untuk menyampaikan pesan-pesan Pancasila secara kreatif dan mudah diterima masyarakat, seperti festival budaya, pertunjukan seni, dan film.
Tantangan dan Harapan ke Depan:
Meskipun berbagai kebijakan telah digulirkan, tantangan dalam membumikan Pancasila tetap ada. Di antaranya adalah fragmentasi informasi, interpretasi Pancasila yang beragam, serta adaptasi terhadap perubahan zaman yang sangat cepat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus terus dinamis, adaptif, dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa.
Penguatan Pancasila bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif. Pemerintah telah meletakkan fondasi dan arah yang jelas. Kini, dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dan media, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus bersemi, menjadi pedoman hidup, dan mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang adil, makmur, dan berdaulat. Membumikan Pancasila berarti membangun jiwa bangsa yang tangguh, toleran, dan berkeadilan sosial, demi kejayaan Indonesia.
