Merajut Asa, Menjaga Masa Depan: Evolusi Kebijakan Perlindungan Anak dan Remaja di Indonesia
Anak-anak dan remaja adalah tunas bangsa, pewaris masa depan, sekaligus kelompok yang paling rentan. Kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat ditentukan oleh bagaimana generasi mudanya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka bukanlah sekadar kewajiban moral, melainkan investasi strategis yang tak ternilai harganya. Di Indonesia, perjalanan kebijakan perlindungan anak dan remaja telah menempuh jalan panjang, berliku, namun progresif, beradaptasi dengan dinamika sosial, tantangan global, dan pemahaman yang semakin mendalam tentang hak-hak mereka.
1. Fondasi Awal dan Kesadaran Global (Pra-1990an – Awal 2000an)
Sebelum adanya regulasi khusus yang komprehensif, perlindungan anak di Indonesia umumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur aspek perwalian, adopsi, atau tindak pidana terhadap anak. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat parsial dan belum menempatkan anak sebagai subjek hak yang memiliki kebutuhan spesifik.
Titik balik penting dalam sejarah perlindungan anak global dan nasional adalah lahirnya Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) pada tahun 1989. KHA PBB mengubah paradigma, dari anak sebagai objek belas kasihan menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang meratifikasi konvensi ini pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menjadi fondasi kuat yang mendorong perubahan signifikan dalam kerangka hukum nasional.
2. Era Transformasi Legislatif: Undang-Undang Perlindungan Anak (Awal 2000an)
Setelah meratifikasi KHA PBB, Indonesia membutuhkan payung hukum nasional yang kuat dan komprehensif. Proses legislasi yang panjang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah, menandai komitmen negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak Indonesia.
UU 23/2002 mengadopsi prinsip-prinsip utama KHA PBB, yaitu:
- Non-diskriminasi: Setiap anak berhak atas perlindungan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, status sosial ekonomi, atau kondisi fisik dan mental.
- Kepentingan Terbaik Bagi Anak: Dalam setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
- Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.
- Penghargaan Terhadap Pandangan Anak (Partisipasi): Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam semua hal yang memengaruhi dirinya.
Seiring berjalannya waktu dan munculnya tantangan baru, UU 23/2002 kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Revisi ini antara lain memperkuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, memperjelas peran pemerintah dan masyarakat, serta mengakomodasi isu-isu baru seperti kekerasan seksual, pornografi anak, dan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Penguatan Kelembagaan dan Pendekatan Holistik (Pasca-2000an)
Kebijakan tidak akan efektif tanpa adanya lembaga yang kuat untuk mengimplementasikannya. Untuk itu, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2004, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi, memantau, dan menerima pengaduan terkait pelanggaran hak anak. KPAI memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak.
Selain KPAI, berbagai lembaga lain juga dibentuk atau diperkuat, seperti:
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA): Sebagai leading sector dalam perumusan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menyediakan layanan langsung bagi korban kekerasan, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan medis.
- Aparat Penegak Hukum: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan didorong untuk memiliki unit khusus yang menangani kasus anak, serta penyidik dan hakim yang terlatih dalam perspektif anak.
Pendekatan kebijakan juga semakin bergeser dari reaktif menjadi proaktif, dari penanganan kasus ke pencegahan. Program-program edukasi tentang hak anak, bahaya kekerasan, dan pengasuhan positif semakin digalakkan di berbagai tingkatan.
4. Adaptasi Kebijakan Terhadap Tantangan Baru (2010an – Sekarang)
Perkembangan zaman membawa tantangan baru yang menuntut adaptasi kebijakan perlindungan anak dan remaja:
- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan terobosan besar. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, diversi (penyelesaian di luar jalur pengadilan), dan memisahkan penanganan ABH dari sistem peradilan orang dewasa, dengan tujuan utama mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya tanpa stigmatisasi.
- Perlindungan Anak di Dunia Digital: Maraknya penggunaan internet dan media sosial membawa risiko baru seperti cyberbullying, eksploitasi seksual anak daring (online child sexual exploitation), dan paparan konten berbahaya. Kebijakan mulai diarahkan pada literasi digital, pemblokiran konten ilegal, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.
- Perkawinan Anak: Meskipun angka perkawinan anak masih tinggi, pemerintah telah melakukan langkah progresif dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- Anak dalam Situasi Darurat dan Bencana: Kebijakan juga berkembang untuk memastikan perlindungan anak-anak saat terjadi bencana alam atau konflik, termasuk penyediaan tempat aman, layanan psikososial, dan reunifikasi keluarga.
- Perlindungan Anak dari Narkoba, Perdagangan Orang, dan Pekerja Anak: Isu-isu ini terus menjadi perhatian serius, dengan kebijakan yang terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor dan penegakan hukum yang tegas.
- Partisipasi Anak dan Remaja: Salah satu evolusi paling signifikan adalah pengakuan terhadap hak partisipasi anak. Program seperti Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah, serta keterlibatan remaja dalam penyusunan kebijakan lokal (Musrenbang), menunjukkan bahwa anak dan remaja tidak lagi dipandang sebagai penerima pasif, melainkan agen perubahan aktif.
Masa Depan Perlindungan Anak dan Remaja: Kolaborasi dan Inovasi
Perjalanan kebijakan perlindungan anak dan remaja di Indonesia adalah cerminan komitmen yang terus tumbuh dan beradaptasi. Dari sekadar pengaturan parsial, kini telah berkembang menjadi kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif, dengan pendekatan yang holistik, restoratif, dan berorientasi pada hak.
Namun, pekerjaan ini belum selesai. Tantangan akan terus bermunculan, mulai dari dampak perubahan iklim, isu kesehatan mental remaja, hingga adaptasi teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, masa depan perlindungan anak dan remaja di Indonesia memerlukan:
- Penguatan Implementasi: Kebijakan yang baik harus diiringi dengan implementasi yang efektif di lapangan, hingga ke pelosok desa.
- Sinergi Multi-Pihak: Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media massa adalah kunci keberhasilan.
- Inovasi dan Riset: Terus mengembangkan program-program inovatif berbasis bukti untuk mengatasi masalah-masalah baru.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih para profesional yang bekerja dengan anak (guru, pekerja sosial, penegak hukum, tenaga kesehatan) agar memiliki perspektif dan kepekaan terhadap hak anak.
- Edukasi Berkelanjutan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan bahaya kekerasan.
Merajut asa masa depan yang cerah bagi anak dan remaja Indonesia adalah tugas kita bersama. Dengan terus memperkuat kebijakan, mengoptimalkan implementasi, dan menumbuhkan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang.
